"Akses Lebih Lancar! Jalan Penghubung Buara - Nambo Mulai Diperbaiki"

 Brebes – Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Pekerjaan Umum UPT Wilayah Banjarharjo mulai melaksanakan proyek peningkatan jalan di wilayah Desa Buara, Kecamatan Banjarharjo, tepatnya di Dukuh Nambo, minggu 3 Agustus 2025.

Proyek peningkatan infrastruktur jalan tengah dilaksanakan, mencakup ruas Jalan Banjarharjo–Buara (Dk. Nambo Blok Makam), Jalan Poros Banjarharjo–Buara (Blok Kandang Ayam), dan Jalan Poros Buara–Nambo.

Pelaksanaan proyek ini dilakukan oleh CV. Wirya Jaya Karya, sebagai kontraktor pelaksana berdasarkan kontrak dari Dinas Pekerjaan Umum UPT Banjarharjo.

Pekerjaan berlokasi di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tepatnya di beberapa titik jalan penghubung desa seperti Buara dan Nambo.

Pekerjaan dimulai pada 30 Juli 2025 dan dijadwalkan selesai pada 27 September 2025.

Peningkatan jalan dilakukan untuk memperbaiki kondisi akses jalan desa yang sebelumnya kurang memadai, sehingga diharapkan dapat menunjang mobilitas warga dan meningkatkan konektivitas antar wilayah pedesaan.

Pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai kontrak dengan nilai anggaran sebesar Rp 583.324.000, dan telah dimulai dengan tahap pengerasan dan pemerataan jalan menggunakan material batu split dan pasir.

Warga menyambut baik proyek ini. Salah satu warga Dukuh Nambo, Sutrisno, mengatakan bahwa kondisi jalan sebelumnya sangat memprihatinkan, terutama saat musim hujan.

"Dulu kalau hujan jalan ini becek dan sulit dilewati motor, apalagi mobil. Sekarang sudah diperbaiki, kami sangat bersyukur dan berharap bisa cepat selesai," ujar Sutrisno.
Senada dengan itu, warga lainnya, Ibu Warsih, berharap agar kualitas pembangunan dijaga agar tidak cepat rusak.

"Mudah-mudahan jalannya awet, jangan baru beberapa bulan sudah rusak lagi. Ini sangat penting untuk akses warga ke kebun dan pasar," katanya.

Peningkatan jalan ini diharapkan membawa dampak positif bagi aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat sekitar.

SATPOL PP KOTA BEKASI AMANKAN GEDUNG WALIKOTA DARI AKSI DEMO PENOLAKAN PENGGUSURAN

Bekasi, 3 Juli 2025 — Puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi dikerahkan untuk mengamankan kawasan Gedung Walikota Bekasi saat berlangsungnya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga RW 005 Kelurahan Margajaya, Bekasi Selatan.

Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap rencana penggusuran yang dilakukan pemerintah kota.
Massa yang terdiri dari pemuda dan warga membawa spanduk besar bertuliskan “Tolak Penggusuran”, sambil meneriakkan tuntutan mereka agar pemerintah membatalkan rencana relokasi yang dinilai merugikan dan tidak berperikemanusiaan.


Dalam spanduknya, warga menyoroti dampak sosial yang akan ditimbulkan, seperti hilangnya tempat tinggal, terganggunya pendidikan anak-anak, hingga ketidakpastian masa depan mereka.


“Kami menolak digusur tanpa adanya solusi yang jelas. Ke mana kami harus tinggal? Bagaimana nasib anak-anak kami?” teriak salah satu orator dalam aksi tersebut.


Satpol PP Kota Bekasi terlihat sigap menjaga situasi tetap kondusif. Dengan pengamanan ketat, petugas Satpol PP membentuk barikade untuk menghindari potensi kericuhan serta menjaga agar demonstrasi tetap berlangsung secara damai.


PLT Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Bekasi, RAFIUDIN, yang hadir langsung di lokasi, menyampaikan bahwa pihaknya hadir untuk mengamankan jalannya aksi dan memastikan pelayanan publik di Kantor Walikota tidak terganggu.


“Kami menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, namun kami juga bertanggung jawab menjaga ketertiban umum. Hingga saat ini situasi masih terkendali,” ujarnya.


Aksi berjalan tertib dan damai hingga siang hari, meskipun massa terus mendesak agar perwakilan pemerintah kota menemui mereka dan menyampaikan kejelasan atas rencana tersebut.

Pimpinan Redaksi RTV Global Pahrul Roji Kunjungi Mako Satpol PP Kota Bekasi, Diterima Hangat dan Penuh Semangat Kolaborasi

Bekasi, 23 Juni 2025 — Pimpinan Redaksi RTV Global, Pahrul Roji, melakukan kunjungan resmi ke Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi yang beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta No.1, RT.004/RW.008, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.

Kunjungan tersebut disambut dengan baik dan penuh kehangatan oleh jajaran Satpol PP Kota Bekasi. Hadir dalam pertemuan tersebut (Rafiudin,SH) PLT Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan (Roni) sebagai Kepala Seksi Kewaspadaan Dini.Suasana diskusi berlangsung hangat, penuh kekeluargaan, serta sarat akan semangat sinergi antara media dan aparat penegak Perda.

Dalam kesempatan tersebut, (Pahrul Roji) menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Satpol PP dalam menerima kehadiran media, serta menyatakan komitmen RTV Global untuk terus mendukung penyebaran informasi yang akurat, mendidik, dan membangun citra positif aparatur pemerintah di mata publik.

(Rafiudin,SH) memberikan pesan positif kepada rekan-rekan media agar terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi yang konstruktif.

"Kami sangat menghargai kehadiran rekan-rekan media, khususnya RTV Global. Peran media sangat vital dalam menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Semoga kolaborasi ini semakin memperkuat semangat kita dalam menegakkan Perda dan menjaga ketertiban umum," ujar (Faiudin).

 

Senada dengan itu, (Roni) juga menyampaikan harapannya agar sinergi antara Satpol PP dan media terus terjalin erat dalam semangat transparansi dan pelayanan publik.

"Kami terbuka terhadap kritik dan masukan yang membangun. Kami berharap media dapat menjadi jembatan informasi antara masyarakat dan pemerintah, serta turut menyuarakan program-program ketertiban dan keamanan," tutur Roni.

 

Kunjungan ini menjadi langkah awal yang positif dalam mempererat hubungan kerja sama antara media dan institusi pemerintah daerah, khususnya dalam upaya membangun Kota Bekasi yang lebih tertib, aman, dan informatif bagi seluruh warganya.

(Red)

Satpol PP Kota Bekasi Lakukan Pengamanan Aksi Demo di Depan Kantor DPRD

 

Bekasi, 12 Juni 2025 — Puluhan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi dikerahkan untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi pada Kamis siang 12/5/2025.

Aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh sekelompok massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat sipil, yang menuntut penangkapan oknum anggota DPRD Kota Bekasi yang diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan alat olahraga. Dalam orasinya, massa membawa spanduk bertuliskan tuntutan dan menyerukan agar dana aspirasi rakyat tidak disalahgunakan.

Personel Satpol PP tampak bersiaga di berbagai titik sekitar kantor DPRD untuk memastikan jalannya aksi tetap kondusif. Beberapa unit kendaraan operasional juga dikerahkan sebagai bagian dari kesiapsiagaan. Para petugas melakukan pendekatan persuasif serta berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk pengamanan tambahan.

pengamanan ini merupakan bagian dari tugas mereka untuk menjaga ketertiban umum serta mengawal jalannya penyampaian aspirasi warga agar tetap damai dan tertib.

Satpol PP hadir untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung agar kegiatan ini berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

Aksi demonstrasi berjalan dengan tertib dan damai, tanpa adanya insiden yang mengganggu keamanan.

Setelah beberapa jam menyuarakan aspirasinya, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawalan aparat.

 (red)

Pasien Keluhkan Pelayanan di IGD RSUD Teluk Kucung, Bekasi: "Jarum Infus Tak Dicabut, Ibu Saya Pulang Masih Berdarah"

 

Bekasi, 4 Juni 2025 — Seorang warga Kota Bekasi menyampaikan keluhannya atas pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RSUD Kelas D Teluk Kucung. Kejadian ini terjadi pada Senin malam, 3 Juni 2025, sekitar pukul 20.11 WIB.

Menurut pengakuan keluarga pasien, yang diketahui bernama NS Baria, ia datang ke IGD dalam kondisi lemas dan harus dituntun hingga membutuhkan kursi roda untuk turun dari kendaraan.

Namun, sebelum mendapat pelayanan medis, pihak IGD terlebih dahulu menanyakan soal mekanisme pembayaran dan menyampaikan bahwa jika pasien tidak dirawat inap, maka biaya tidak akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

“Padahal kami sudah menjelaskan, kalau hanya cek lab saja, kami sanggup bayar sendiri. Tapi seharusnya bukan itu yang diutamakan saat kondisi pasien darurat,” ujar keluarga pasien.

Setelah dilakukan pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium, keluarga mempertanyakan kenapa pasien tidak segera diberi infus mengingat kondisinya sangat lemah. Namun, menurut pengakuan mereka, respons dari tenaga medis terkesan kurang bersahabat.

“Saya cuma tanya kenapa nggak diinfus, dokter di belakang saya langsung teriak: ‘Nggak semua penyakit bu harus diinfus!’. Saya hanya bertanya, tapi dibalas dengan cara seperti itu,” keluhnya.

Setelah hasil laboratorium keluar dan dinyatakan baik, pasien pun tidak perlu menjalani rawat inap. Pembayaran dilakukan secara tunai melalui transfer, dan pasien diarahkan untuk mengambil obat di bagian farmasi.

Namun masalah belum selesai. Setibanya di rumah, keluarga pasien baru menyadari bahwa jarum bekas pengambilan darah masih tertancap di tangan sang ibu. “Jarumnya belum dicabut.

Sampai berdarah dan kami yang terpaksa mencabutnya sendiri di rumah,” katanya. Ia pun menelepon kembali pihak rumah sakit untuk menanyakan kelalaian tersebut.

Keluarga mengaku kecewa terhadap pelayanan yang diterima di fasilitas kesehatan milik pemerintah tersebut. “Saya pikir, karena ini rumah sakit milik pemerintah, pelayanannya akan baik. Tapi kenyataannya sangat mengecewakan,” ujarnya.

Pihak RSUD Teluk Kucung hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan resmi atas keluhan yang disampaikan.

(red)

GEDUNG DPRD PESAWARAN RUNTUH AKIBAT KURANGNYA PERAWATAN

 

Pada Jumat, 23 Mei 2025 sekitar pukul 13.00 WIB, bagian depan dan atap Gedung DPRD Kabupaten Pesawaran, Lampung, ambruk secara tiba-tiba saat aktivitas kantor masih berlangsung.  Insiden ini menyebabkan satu anggota Satpol PP mengalami luka ringan.  

Gedung yang dibangun pada tahun 2012 dan mulai digunakan pada 2014 ini telah lama dikhawatirkan kondisinya oleh para anggota dewan.  Wakil Ketua I DPRD Pesawaran, M. Nasir, menyatakan bahwa gedung tersebut sudah tidak layak pakai dan rencana perbaikannya terhambat oleh keterbatasan anggaran.  Usulan efisiensi anggaran DPRD untuk dialokasikan ke perbaikan gedung belum terealisasi.  

Penyebab pasti runtuhnya atap gedung masih dalam penyelidikan.  Namun, kondisi bangunan yang sudah tua dan rapuh diduga menjadi faktor utama runtuhnya atap gedung.  

"Miris! Fasilitas Toilet di RSUD Kabupaten Bekasi Banyak Rusak Parah, Pasien dan Pengunjung Terpaksa Menahan Buang Air!"

 

---

Kondisi Toilet Umum Memprihatinkan, Pengguna Keluhkan Fasilitas Rusak dan Tidak Layak DI RSUD KEBUPATEN BEKASI

Kondisi fasilitas di RSUD Kabupaten Bekasi tampak tidak terawat dengan baik beberapa toilet di area rumah sakit diduga tidak berfungsi dengan baik sementara air dari AC yang bocor menetes ke ruangan tampak mengganggu kenyamanan dan pelayanan medis, 24/05/2025.

Toilet yang seharusnya menjadi fasilitas dasar justru tidak dapat digunakan menyebabkan ketidaknyamanan bagi mereka menunggu pasien maupun yang sedang menjalani perawatan. 

Berdasarkan dokumentasi yang diterima, tampak sejumlah kerusakan serius yang membahayakan kenyamanan bahkan keselamatan pengguna.

Beberapa toilet terlihat dalam kondisi rusak berat, seperti penutup tangki air yang hilang, keran yang bocor, dan tutup dudukan kloset yang tidak dapat digunakan.

Selain itu, wastafel pecah dan cermin buram turut menambah kesan kumuh pada fasilitas tersebut.

Tak hanya itu, langit-langit toilet menunjukkan tanda-tanda kebocoran parah, dengan kabel listrik yang menggantung tanpa pelindung, yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi pengguna.

 Tempat sabun cuci tangan pun tampak tidak bersih dan seadanya, menambah kesan bahwa area tersebut luput dari perawatan rutin.

Sejumlah pengguna mengeluhkan minimnya perhatian dari pihak pengelola. 

“Toilet ini sangat tidak layak pakai.

Kami berharap ada tindakan cepat dari pengelola untuk memperbaikinya,” ujar salah satu pengunjung yang enggan disebutkan namanya.

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mewajibkan penyelenggara layanan publik untuk menyediakan fasilitas yang layak dan sesuai standar. 

Jika terbukti ada kelalaian, maka pihak rumah sakit dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional.

Kondisi seperti ini mencerminkan perlunya evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap sarana prasarana umum, terutama yang berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan masyarakat.

Masyarakat berharap agar pihak terkait segera melakukan perbaikan demi kenyamanan dan keselamatan pengguna.

(AKBAR)

Banyak Pasien Terlantar di Luar Ruang UGD RSUD Kabupaten Bekasi

Bekasi, 23 Mei 2025 — Sejumlah pasien tampak terbaring di ranjang darurat di lorong depan ruang UGD RSUD Kabupaten Bekasi.

Penuh sesaknya ruangan gawat darurat membuat para pasien terpaksa dirawat sementara di luar ruangan, tanpa privasi maupun kenyamanan yang layak.

Pantauan di lokasi menunjukkan belasan pasien terbaring di lorong dengan kondisi yang beragam, di dampingi keluarga mereka.

Beberapa dari mereka tampak mendapatkan infus dan perawatan seadanya sambil menunggu ketersediaan kamar rawat inap yang belum juga ada.

Kondisi ini menimbulkan keprihatinan dari keluarga pasien dan masyarakat sekitar. Mereka menilai buruknya manajemen rumah sakit serta lambannya penanganan pasien yang membutuhkan ruang perawatan layak.

Direktur RSUD Kabupaten Bekasi, dr. Arif Kurnia, sulit di konfirmasi saat dimintai keterangan terkait situasi ini.

Upaya awak media untuk menghubungi pihak rumah sakit pun belum mendapatkan respons yang memadai.

Kejadian ini menambah panjang daftar keluhan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan di fasilitas milik pemerintah tersebut.

Warga berharap ada tindakan segera dari pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan krisis kamar rawat inap di RSUD Kabupaten Bekasi.

VIDEO VIRAL WALIKOTA TUAL SEDANG NYAWER DI MEDIA SOCIAL

 

Nama Wali Kota Tual, Akhmad Yani, viral di publik, berikut harta kekayaan sang pejabat. Ia dianggap sebagai sosok dalam video viral sawer biduan yang diduga terjadi di sebuah klub malam. Akun Instagram resmi Pemkot Tual, @pemerintahkotatual, mengungkap komentar publik tentang aksi tersebut.

"Mau dong disawer, Pak," kata akun IG @fau***

"Kurang banyak sawer nya, Pak," tulis akun lainnya, @fss***

"Duit rakyat,, buat nyawer," ujar akun @dav***

Diketahui Akhmad Yani menjabat Wali Kota Tual di Provinsi Maluku sejak 20 Februari 2025, ia memenangi Pilkada 2024 mengalahkan 3 calon sekaligus. Sebelum ini, ia pernah menjadi Sekda Kota Tual, dan bahkan pernah menjabat Pj Wali Kota pada 2023-2024.

Video Wali Kota Tual sawer biduan viral, penyebarnya diancam UU ITE

Video viral Wali Kota Tual saat menyawer biduan menjadi perbincangan publik. Pria 58 tahun itu muncul dalam video singkat yang menampilkan dirinya memberikan sejumlah uang kepada seorang penyanyi perempuan.

Sang wali kota justru tidak terima dengan videonya yang menyebar tersebut. Ia mengancam orang yang menyebarkannya dengan UU ITE karena menganggap nama baiknya telah dicemarkan secara digital dengan alasan sebagai efek jera bagi masyarakat.

“Saya sudah minta pengacara segera lapor ke polisi,” katanya pada Sabtu, 3 Mei 2025.

Diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) pada 29 April 2025 sudah memutuskan bahwa pejabat tidak bisa mengancam warganya dengan aturan hukum itu. Alasannya karena sang pemimpin harus mendengarkan kritik dari masyarakat, ia dianggap sudah mendapat kepercayaan menjadi pemimpin.

Harta kekayaan Wali Kota Tual

Wali Kota Akhmad Yani Renuat terakhir kali lapor harta kekayaan pada 17 Januari 2024 atau periode 2023 saat menjabat Sekretaris Daerah Pemkot Tual. Adapun harta periode 2024 belum ditemukan datanya di website e-LHKPN KPK. Berikut rinciannya:

1. Tanah Seluas 3931 m2 di KAB / KOTA KOTA TUAL, WARISAN, Rp263.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 202 m2/154 m2 di KAB / KOTA KOTA TUAL, HASIL SENDIRI, Rp385.000.000

   Total tanah dan bangunan: Rp648.000.000

RESMI DI LANTIK TRI ADHIANTO TJAHYONOT MENJADI WALIKOTA BEKASI

 

Wali Kota Bekasi 2025 Resmi Dilantik, Siap Pimpin Kota Bekasi ke Arah Lebih Baik

Bekasi – Dalam sebuah upacara resmi yang berlangsung khidmat di [Gedung walikota],(Tri Adhianto Tjahyono) resmi dilantik sebagai Wali Kota Bekasi untuk masa jabatan 2025-2029. Acara pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Pelantikan dilakukan oleh (Tri Adhianto Tjahyono ], yang dalam sambutannya menyampaikan harapan agar kepemimpinan baru ini dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat. Dalam pidato perdananya,(Tri Adhianto Tjahyono) menegaskan komitmennya untuk membangun Bekasi dengan berbagai program strategis yang telah direncanakan.

“Kami bertekad untuk mewujudkan kota yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, kami yakin dapat menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat serta meningkatkan kesejahteraan bersama,” ujar Tri Adhianto Tjahyono

Beberapa program prioritas yang akan dijalankan meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, (Tri Adhianto Tjahyono) juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pemerintahan.

Masyarakat menyambut baik pelantikan ini dan berharap agar kepemimpinan yang baru dapat membawa perubahan nyata serta solusi atas berbagai permasalahan yang ada di kota. Dengan pelantikan (Tri Adhianto Tjahyono), resmi mengemban amanah sebagai pemimpin yang diharapkan mampu membawa Bekasi menuju masa depan yang lebih baik.

PORSI LAUK PROGRAM MBG DI PAUD CAKUNG BELUM MERATA

 

Porsi daging teriyaki dalam program makan bergizi gratis (MBG) di Paud Rasfaldi Mukhlisin, Pulo Gebang, Jakarta Timur terpantau masih belum merata.

Berdasarkan pantauan RTVglobal.id pada Selasa (7/1), ada paket makanan dengan daging yang melimpah, namun ada juga yang hanya mendapatkan porsi sangat sedikit.

Menu program per 7 Januari 2025 atau hari kedua pemberian MBG di tempat itu meliputi nasi, daging teriyaki, wortel dan jagung tumis dilengkapi dengan satu buah jeruk

Paket makanan diantarkan sekitar pukul 08.48 WIB. Mobil SPPG Pulo Gebang mengantarkannya langsung ke lokasi sekolah.

Total yang diserahkan untuk Paud Rasfaldi Mukhlisin 48 paket. Namun, hanya 42 peserta didik yang hadir.

"Enam sisanya kami berikan ke anak TPQ di masjid bawah ini daripada sayang," kata Sapria Hasugian selaku guru di lokasi.

Sapria merasa program ini sangat membantu baik bagi peserta didik maupun orang tua murid lantaran bisa menghemat pengeluaran.

Ia mengaku menerima laporan dari sejumlah wali murid yang merasa terbantu atas program ini.

Namun, Sapria juga memberikan catatan khususnya pembagian makanan dari SPPG yang masih belum menentu. Ia menjelaskan pada hari pertama pelaksanaan MBG, Senin (6//1), waktu makanan tiba berdekatan dengan jam pulang murid.

"Jamnya saja yang belum tepat, karena mungkin masih baru ya, kemarin 9.23 WIB [Pulang 09.30 WIB], iya jadi jam 10 pulangnya, anak-anak udah pada lapar," ujar dia.

Namun, ia merasa waktu makanan tiba sudah tepat pada hari kedua pemberian MBG.

"Anak-anak kan di rumah ada yang belum sarapan, biasanya seperti itu, biasanya makan di setengah 9-an. hari ini nih enggak ada yang ramai," ucapnya.

Sebagai perbandingan, program MBG di SDN Slipi 15 Jakarta Barat sudah dimulai sejak sekitar pukul 07.00 WIB. Dengan menu berupa nasi, telur bumbu kuning, tumis bayam dan jagung manis, susu, pisang.

7 Januari menjadi hari kedua pelaksanaan program MBG pemerintahan Prabowo-Gibran. Program ini merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Secara bertahap, program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini, MBG diselenggarakan di 190 titik di 26 provinsi.

Ditargetkan penerima manfaat program ini akan menyentuh 3 juta mulai Januari hingga Maret 2025.

MAKANAN GIZI GRATIS GIBRAN KIRIM PESAN VIA INSTAGRAM

  

Awal pekan ini adalah adalah kick off program makan bergizi gratis (MBG) pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di sejumlah wilayah Indonesia, Senin (6/1).

Lewat unggahan di akun media sosial Instagram-nya@gibran_rakabuming, Wapres Gibran  berjanji akan terus memperluas jangkauan program makan bergizi gratis.

"Program MBG adalah program strategis pemerintah dan akan terus ditingkatkan jangkauannya untuk membangun generasi emas kita," tulis Gibran dalam unggahannya.

Gibran menjelaskan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo-Gibran itu dilaksanakan secara serentak di 26 provinsi.

Pada unggahan video instagram itu, Gibran juga menyertakan kumpulan rekaman video saat dia memantau uji coba makan bergizi gratis di sejumlah sekolah.

Dia pun menyertakan musik latar film animasi manga asal Jepang, Ninja Cilik Hattori, yang sudah dialihbahasakan ke Bahasa Indonesia.

Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025.

Secara bertahap ke depannya, program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini, MBG diselenggarakan di 190 titik di 26 provinsi.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menjelaskan berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang akan beroperasi.

Sebanyak 190 SPPG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

Kemudian, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

PEMKOT MEDAN GELAR JOB EXPO

 

Pemerintah Kota (Pemkot) Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Politeknik Pariwisata Medan menggelar Job Expo di Gedung Serbaguna Politeknik Pariwisata Medan pada 4-5 Oktober 2024.

Dalam kegiatan ini, sebanyak 30 perusahaan turut berpartisipasi dan menawarkan 1.374 lowongan pekerjaan yang mencakup 160 jenis jabatan. Menariknya, beberapa perusahaan menyediakan peluang karier khusus bagi penyandang disabilitas.

"Dari 30 perusaaan itu, ada dua yang membuka lowongan untuk disabilitas, CV Gunung Mas Sejahtera dan PT Midi Utama," kata Kepala Dinas Illyan Chandra Simbolon di sela-sela kegiatan dikutip Senin (7/10).

Chandra dalam sambutannya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Politeknik Pariwisata Medan atas jalinan kerja sama dalam pelaksanaan Job Expo yang berjalan dengan sukses.

"Semoga kerja sama ini memberi arti bagi upaya kita bersama dalam membuka akses lowongan kerja bagi pencari kerja," ungkapnya

Chandra juga mengungkapkan apresiasinya, kepada perusahaan-perusahaan yang mengikuti ajang ini. Kemudian, ia memberikan informasi bahwa Disnaker juga mengadakan job fair mini yang dilakukan dua pekan sekali di Mal Pelayanan Publik Medan.

"Jadi bagi pihak perusahaan yang belum mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan, dan para pencari kerja yang belum mendapatkan lowongan, bisa juga memanfaatkan job fair mini yang kita gelar di Mal Pelayanan Publik Medan," ungkapnya.

Kegiatan ini cukup menarik minat pencari kerja, terutama kalangan anak muda yang baru tamat sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Sesaat setelah pembukaan, para anak muda ini langsung mendatangi stand-stand perusahaan yang membuka lowongan kerja.

Khairunisa (23), warga Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, salah satu anak muda yang memanfaatkan kegiatan in untuk mencari kerja.

"Saya tahu kegiatan ini dari teman yang lulusan Politeknik Pariwisata. Kami sama-sama mencari kerja," ujar gadis berhijab ini.

Gadis yang baru setahun lulus dari UINSU ini mengaku, sebelumnya pernah sebentar bekerja sebagai tenaga administrasi di sebuah perusahaan di Dumai.

"Lalu keluar karena ada problem dengan perusahaannya. Saya balik lagi ke Medan, dan cari kerja di sini," ucapnya.

Dia mengaku, pada hari pertama ini masih melihat-lihat dan mencari informasi langsung ke perusahaan yang membuka stand di kegiatan ini.

"Kalau saya inginnya ingin gabung di Lion Group. Tapi tadi standnya masih ramai," ungkapnya.

Khairunisa mengapresiasi kegiatan ini. Dia berharap, expo-expo seperti ini lebih sering diadakan.

"Tentunya dengan jumlah perusahaan dan waktu kegiatan yang lebih lama. Jadi peluang pencari kerja pun semakin besar," tandasnya.

MENKOMINFO SEGERA UMUMKAN PEMILIK AKUN FUFUFAFA

 

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bakal segera mengumumkan siapa pemilik akun Kaskus fufufafa yang jadi sorotan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Akun Fufufafa sebelumnya diduga kuat milik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Budi Arie mengatakan informasi terkait pemilik akun fufufafa akan diumumkan ketika pihaknya telah menemukan identitas pemilik akun.

"Nanti nanti diumumin kalau tahu siapa yang punya, nanti diumumin. Yang pasti bukan punya Mas Gibran," kata Budi Arie di Kantor Kominfo, Jakarta, Kamis (12/9).

Budi Arie mengaku pihaknya mengetahui akun tersebut bukan milik Gibran setelah melakukan pelacakan. Namun, Budi Arie tidak memberi tahu siapa pemilik akun tersebut karena masih melakukan penelusuran.

Ia juga bersikeras akun fufufafa bukan milik Gibran dan menyebut isu ini adalah upaya adu domba. Namun begitu, Budi Arie tidak menjelaskan maksud dari upaya adu domba tersebut, dan siapa yang sedang diadu.

"Bukan [milik Gibran], itu upaya mengadu domba," kata dia.

Sebelumnya, Gibran juga telah angkat suara terkait akun Kaskus fufufafa yang dituding warganet merupakan miliknya.

Akun yang ramai dibincangkan di media sosial itu mencuat ke permukaan karena sering menghujat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selama masa Pemilu 2014 lalu.

Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun itu. Ia juga meminta wartawan untuk bertanya ke pemilik akun tersebut.

"Lha mbuh, takono sing duwe akun, kok aku [Tidak tahu, tanyakan ke yang punya akun. Kok ke saya]," kata Gibran singkat usai blusukan di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Solo, Selasa (10/9).

Gibran tak menjawab lagi saat didesak mengenai akun fufufafa tersebut. Ia langsung berpamitan kepada warga dan awak media. Mobil Gibran kemudian meninggalkan lokasi blusukan.

Sejumlah netizen mengunggah tangkapan layar beberapa postingan akun fufufafa di Kaskus yang diduga milik Gibran.

Akun itu menyindir Prabowo lewat beberapa tulisan, seperti "Kasihan capres yg anaknya fashion designer ****" Postingan itu diunggah 17 September 2017.

Kemudian ada juga tulisan, "Istri cerai anak **** Trus mau lebaran sama siapa?" Tulisan itu diunggah 19 Juni 2018.

Warganet menduga akun itu milik Gibran yang disimpulkan dari salah satu postingan fufufafa yang menyebut akun Twitter miliknya adalah @rkgbrn.

Akun Twitter itu pernah di-mention oleh akun @kaesangp milik Kaesang Pangarep, adik Gibran, pada 24 Juni 2012 di Twitter. Namun, cuitan itu telah dihapus.

INI KATA JOKOWI TENTANG PUTUSAN MK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan dan batas usia kandidat di Pilkada.

Jokowi menyebut putusan itu menimbulkan polemik di media sosial dan media massa. Namun, ia menyorot publik tetap menghubungkan putusan itu dengan 'si tukang kayu'.

"Setelah saya lihat di media sosial salah satunya yang ramai tetap soal si tukang kayu," kata Jokowi dalam sambutannya di acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) XI Golkar di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8) malam.

"Kalau sering buka di medsos pasti tahu tukang kayu ini siapa," imbuhnya yang disambut riuh undangan yang hadir.

Jokowi menilai putusan MK yang diketok kemarin masuk ranah yudikatif. Ia mengaku menghormati putusan itu.

Selain itu, kata Jokowi, publik juga ramai mengaitkan putusan yang dibuat Baleg DPR terkait revisi UU Pilkada dengan 'si tukang kayu'.

"Ya tidak apa-apa, itu warna warni sebuah demokrasi," ujar Jokowi.

Sebelumnya, MK telah mengetok palu dua gugatan terkait Pilkada 2024 yaitu gugatan dengan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PUU-XXII/2024.

Melalui kedua putusan tersebut, MK memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dan syarat usia cagub harus berumur 30 tahun saat penetapan calon.

Menindaklanjuti itu, Baleg DPR pada hari ini menggelar rapat membahas revisi UU Pilkada.

Dalam rapat tersebut, Panitia Kerja RUU Pilkada DPR RI menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD.

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi alias Awiek pun mengatakan pihaknya sudah menyurati pimpinan DPR. Baleg berharap pengesahan RUU ini bisa masuk dalam rapat paripurna besok.

WALIKOTA SURABAYA ERI CAHYADI SIDAK PALKIR LIAR DI KEBUN BINATANG

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kebun Binatang Surabaya (KBS), Jumat (12/7/2024) pagi. Sidak dilakukan usai menerima laporan dari media sosial dan pesan WhatsApp mengenai praktik parkir liar yang merugikan pengunjung.

 

Dalam sidaknya, Wali Kota Eri Cahyadi menemukan adanya pungutan liar sebesar Rp35 ribu untuk parkir mobil di Jalan Setail, sekitar Kebun Binatang Surabaya.

 

"Saya langsung turun ke lapangan dan melihat sendiri kejadian tersebut. Saya bilang gak ngene ngisin-ngisini Suroboyo iki (Saya sampaikan, ini memalukan bagi Surabaya)," kata Wali Kota Eri kepada wartawan di Serambi Ampel Surabaya, Jumat (12/7/2024) sore.

 

Menemukan hal tersebut, Wali Kota Eri langsung menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) menghentikan praktik parkir liar di seluruh tempat wisata dan taman di Kota Pahlawan.

 

"Mulai hari ini, tidak boleh ada parkir liar lagi. Dishub harus menjaga semua tempat wisata dan taman hingga pukul 22.00 WIB," tegas Cak Eri, panggilan lekat Wali Kota Surabaya

 

Selain itu, Cak Eri juga memerintahkan Kepala Dishub Surabaya, Tundjung Iswandaru, untuk mengevaluasi kinerja personel Dinas Perhubungan secara menyeluruh. "Saya minta Pak Tundjung mengevaluasi semua kerja Dishub, termasuk tindakan tegas terhadap petugas yang terlibat dalam praktik parkir liar," pintanya.

 

"Jika tidak ada perubahan, akan ada sanksi tegas hingga pencopotan jabatan struktural," imbuhnya.

 

Di tempat yang sama, Kepala Dishub Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru menyatakan, pihaknya akan mengusut tuntas pelaku parkir liar dan menindak tegas petugas apabila terbukti terlibat.

 

"Kami akan mencari tahu siapa yang bermain. Joki-joki liar itu bukan petugas kami. Jika ada petugas yang terlibat, akan kami tindak tegas," ujar Tundjung.

 

Tundjung juga menjelaskan, bahwa praktik parkir liar sering terjadi pada hari libur dan liburan sekolah. Namun, ia memastikan sering melakukan penindakan, meski praktik parkir liar ini terus berulang.

 

"Kami akan meningkatkan intensitas patroli dan penjagaan, serta bekerjasama dengan Satpol PP dan Polisi untuk menertibkan area (KBS) tersebut," jelasnya.

 

Selain itu, Tundjung juga menyatakan bahwa Dishub akan lebih memperketat pengawasan dan memberikan pengarahan kepada petugas untuk lebih aktif menindak joki liar yang meminta tarif parkir tidak resmi.

 

"Ke depan, kami akan meningkatkan intensitas patroli dan penjagaan, serta menindak tegas petugas yang terlibat," pungkasnya

BARU DI LANTIK JADI BUPATI CIREBON LANGSUNG DI COPOT

 

Bupati di Indonesia ini pernah jadi sorotan publik.

Ia menjadi bupati yang paling singkat menduduki kursi kepala daerah.

Hanya 15 menit setelah dilantik menjadi bupati, ia langsung dinonaktifkan alias dicopot dari jabatannya.

Ia adalah Sunjaya Purwadi Sastra adalah mantan Bupati Cirebon periode 2014–2019.

Siapa sosok Sunjaya masih menyedot perhatian publik.

Sunjaya berhasil menjadi bupati di tanah kelahirannya itu setelah mencalonkan untuk kedua kalinya.

Pada pencalonan pertama, tahun 2008, ia gagal meraih ambisinya, yang saat itu maju dari calon perseorangan.

Ketika pencalonan kedua, tahun 2013, Sunjaya berpasangan dengan Gatot diusung PDI Perjuangan, berhasil menang di putaran kedua.

Periode berikutnya, dengan status sebagai petahana, ia bertarung lagi dan kembali terpilih.

Dia dilantik untuk menjadi bupati periode kedua pada 17 Mei 2019. Tapi baru 15 menit menjabat, sudah langsung dinonaktifkan.

Penyebabnya, ia saat itu sedang menjadi tersangka kasus korupsi yang ditangani KPK.

Pada persidangan, akhirnya Sunjaa divonis bersalah menerima suap, gratifikasi, dan jual beli jabatan.

Hakim di tingkat banding menjatuhkan vonis 9 tahun penjara, hak politik dicabut, dan juga membayar denda.

24 KPM Desa Jagaraga. Terima Penyaluran BLT DD Tahun Anggaran 2024

Desa jagaraga Penyaluran BLT ini dilakuakan di Balai desa Jagaraga Jum,at 24/5/2024, BLT ini disalurkan langsung oleh kepala desa Jagaraga. Darmin, dan didampingi Perangkat desa, BPD. Perwakilan dari pihak kecamatan Buana pemaca. Babinkamtibmas. Babinsa. Pendamping desa.

"Hari ini  kami pemerintah desa Jagaraga merealisasikan BLT DD untuk tahun anggaran 2024, dan untuk KPM BLT di desa Jagaraga ini  berjumlah 24 KPM. dari 24 KPM ini ada 2 KPM yang kreteria Lansia dan BLT ini insyaallah akan berlanjut,"Jelas kepala desa Jagaraga JUMAT 05/24

"Harapan kami pemerintah desa Jagaraga kepada 24 KPM BLT ini, agar dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan tepat dan benar. bisa untuk membeli kebutuhan sehari-hari atau bisa untuk berobat," Tutup kepala desa Jagaraga, kecamatan Buana pemaca, kabupaten Oku Selatan 

Satu diantara KPM BLT desa Jagaraga, kecamatan. Buana pemaca, kebupaten. Oku Selatan. Sakdiah, saat kami wawancarai di Kantor desa Jagaraga mengatakan 

"Kami ucapkan ribuan terimakasih kepada Pemerintah desa Jagaraga terhusus kepala desa Jagaraga  yang mana pada hari ini telah menyalurkan BLT untuk kami, dan harapan kami semoga BLT yang kami terima ini dapat berkelanjutan hingga tahun-tahun kedepan, sebab dana BLT tersebut sangat membantu meringankan perekonomian kami," Tutup Sakdiyah.

Halal Bihalal Bersama Forkopimda, PJ Bupati Sampaikan Dua Hajat Besar Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi -- Pemerintah Kabupaten

Bekasi menggelar acara Halal Bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah/2024 Masehi dengan seluruh unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat, lurah dan kepala desa, BPD serta tokoh agama di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Komplek Pemkab Cikarang Pusat, pada Selasa (16/04/2024).

Pada kegiatan tersebut, Pj Bupati Dani Ramdan menyampaikan dua hajat besar Kabupaten Bekasi yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Yakni Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-38 Tingkat Provinsi Jawa Barat yang akan digelar di Kabupaten Bekasi pada 27 April 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada akhir November 2024.

"Kita menginformasikan kepada seluruh tokoh bahwa dalam waktu dekat tanggal 27-5 Mei ya, kita akan menjadi tuan rumah MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat, tentu ini perlu dukungan semua pihak, agar berjalan sukses dan lancar," ungkapnya. 

Dalam meramaikan acara MTQ tersebut, Dani mengungkapkan telah menggerakkan panitia lokal dan Camat di Kabupaten Bekasi untuk bisa memobilisasi masyarakat untuk turut menyemarakkan acara. Karena nantinya acara akan dipusatkan di Pusat Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi.

"Karena pelaksanaannya agak cukup jauh dari lingkungan masyarakat di Komplek perkantoran, jadi kita dorong masyarakat, kepala sekolah, pesantren, untuk bisa mengajak putra-putrinya, pelajar, santri, masyarakat untuk bisa menyemarakkan perhelatan ini, dari mulai pembukaan pagi ada pawai ta'aruf, di Central Park Meikarta, malamnya ada pembukaan dan ada 12 kegiatan lomba, itu semua terbuka untuk umum," jelasnya.

Dengan melihat penampilan qori-qoriah terbaik se-Jawa Barat tampil di MTQ harapannya masyarakat dapat termotivasi mendalami Al-Qur'an. 

Selain itu, agenda kedua, mengenai Pemilihan Kepala Daerah yang akan dimulai tanggal 17 April dan dilaksanakan 27 November 2024.

"Untuk Pilkada kami mengajak seluruh perangkat daerah, TNI/Polri maupun tokoh masyarakat untuk kembali mengulang sukses penyelenggaraan Pemilu 2024 yang berjalan aman, lancar, ini supaya Pilkada bisa juga berjalan aman, damai, lancar dengan terpilihnya nanti Bupati, Wakil Bupati, yang sesuai dengan harapan masyarakat," pungkasnya.

Baznas Kota Bekasi Salurkan Dana Zakat Rp1.9Miliar

Kota Bekasi -  - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bekasi menyalurkan zakat fitrah dan zakat maal tahun 1445H untuk tujuh program dengan total penerima manfaat 4.703 mustahik dengan total nominal Rp1.975.560.000, Dana tersebut disalurkan untuk pendistribusian program Bantuan Linmas (1.713 PM), Sembako Lansia (336), Amil Jenazah (149 PM), Marbot Mushola (560 PM), Guru TPO (120 PM), Sembako Dhuafa (625 PM), dan Santunan Yatim (1.200 PM). Dengan Tema Pendistribusian Zakat/Zakat Fitrah bersama PJ. Walikota Bekasi 

Kegiatan simbolis penyerahan bantuan zakat fitrah dan zakat maal tersebut berlangsung di Aula Muzdalifah Islamic Centre Kota Bekasi 

Ketua Baznas Kota Bekasi Akmal Nurul mengatakan Untuk tahun ini program BAZNAS kota Bekasi mendistribusian ada zakat mal dan zakat fitrah sebanyak 4703 kepada Mustahik atau penerima zakat . Ada sekitar 7 kelompok yang berhak menerima Zakat atau Mustahik, disalurkan langsung kepada Linmas 1713, Sembako Lansia 336, Amil Jenazah 149, Marbot musholla 560, guru TPQ 120, Sembako Dhuafa 625 , anak anak Yatim 1200 Kepada Para penerima zakat tersebar di 12 Kecamatan se-Kota Bekasi. pada Rabu (3/04/2024), 

Tentunya di dalam Memberikan Zakat terdapat persyaratan sebagai standar pemenuhan kualifikasi yang ada di Bekasi yaitu Surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebagai syarat mutlak diperlukan untuk mendapatkan bantuan atau santunan kepada penerima zakat fitrah , sedangkan infaq tidak perlu menggunakan syarat SKTM.

Akmal Nurul menginkan Untuk saat ini BAZNAS kota Bekasi bisa memperlebar sayap nya. bisa menjalin sebuah kerjasama yang panjang bermitra kedalam perusahaan perusahaan industri atau instansi swasta lainnya yang ada di wilayah kota Bekasi Sehingga pengumpulan dana Zakat BAZNAS itu lebih Meningkat .

"karena selama ini kan pengumpulan Zakat infaq shodaqoh hanya di lingkungan ASN dan non ASN saja merupakan sebagai kewajiban mutlak mereka. Mungkin perlu adanya pertemuan duduk bareng diskusi terkait kepada pemerintah daerah dalam menjalin sebuah kerjasama yang baik Tetapi kita ingin OPD atau perusahaan perusahaan swasta juga ikut adil dan peran serta dalam pengumpulan Zakat sebagai penyalur Zakat lembaga resmi yaitu BAZNAS." Ujar Akmal Nurul pada saat di temui awak media setelah selesai acara pendistribusian Zakat/ Zakat Fitrah bersama PJ Walikota Bekasi di islamic centre Bekasi.

Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (ASDA II) Dr. H Inayatullah dalam sambutan pidato mengatakan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BAZNAS Kota Bekasi terhadap kinerjanya selama ini sudah bagus dalam pengelolaan Zakat yang berkompeten, transparan dan akuntabel sehingga bisa di percaya umat. Mudah mudahan pendistribusian ini bisa diselesaikan dan dibagikan sebelum tanggal 5 April sehingga sudah di distribusikan kepada yang berhak menerima atau para Mustahik zakat 

Inayatulah menyayangkan BAZNAS kota Bekasi masih Belum mampu menarik para pengusaha dan perusahaan industri yang ada di wilayah kota Bekasi , dari begitu banyaknya perusahaan perusahaan yang ada wilayah Bekasi ini mereka masih belum memberikan kontribusi nyatanya terhadap penyaluran Zakat Fitrah selama bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran idul Fitri nanti.

 "Selama ini perusahaan perusahaan di kota Bekasi sangat banyak tetapi kontribusinya melalui program pelaksanaan corporate social responsibility (CSR)  yang dimiliki oleh perusahaan tersebut terhadap Pemkot baru 0 persen saja , masih sangat sedikit kontribusi yang diberikan oleh pihak perusahaan hanya sekian persen saja belum sampai 2 persen nah perlu kami menekankan agar BAZNAS kota Bekasi, bisa merangkul perusahaan perusahaan swasta bisa memaksimalkan sosialisasikan  dalam menggali potensi potensi yang ada terkait pengumpulan Zakat . Karena Lembaga yang paling tepat dalam menyalurkan zakat adalah baznas. Yaitu lembaga resmi Syah sebagai aturan agama dan syah juga sebagai aturan main negara yang di atur dalam undang undang dasar (UUD )Indonesia dan syah secara hukum sebagai lembaga penyalur dan penerima  zakat kepada fakir miskin dan anak yatim Dan kaum dhuafa." Tutur inayatulah 

Kedepannya Harapan pemerintah kota Bekasi bisa memberikan pelayanan zakat terbaik dan BAZNAS kota Bekasi mempunyai planning proyek, : Misalnya masyarakat yang tadinya penerima Zakat atau disebut dengan Mustahik  Akan lebih banyak lagi yang menerima manfaat dan hasil penerima manfaat kedepan itu bisa menjadi seorang pemberi Zakat atau disebut dengan Muzakki. Masyarakat yang tadinya miskin bisa menjadi sejahtera secara otomatis bisa mengangkat perekonomian masyarakat miskin di kota Bekasi dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi maju dan sejahtera .